HOTNASIONAL.COM, JAKARTA - Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi untuk menyerukan Rusia segera dan tanpa syarat menarik diri dari Ukraina.
Resolusi ini menandai satu tahun sejak invasi Moskow dengan menyerukan perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi. Tepuk tangan pecah saat hasil diumumkan.
Resolusi pada Kamis malam waktu Amerika Serikat (AS) melihat 141 negara mendukung dengan tujuh menentang dan 32 abstain, termasuk China.
Rusia telah bekerja keras untuk mencoba mengakhiri pengucilannya dengan menyalahkan Barat karena menuangkan senjata ke wilayah tersebut dan dengan menunjuk pada krisis kelaparan yang meningkat, Rusia menyalahkan sanksi Barat.
Tetapi sekutu Ukraina pada bagian mereka telah mencoba untuk memaksimalkan konsultasi, dan resolusi tersebut sangat menekankan pada kesediaan Ukraina untuk berdialog.
Ukraina juga dibujuk untuk menghapus referensi yang direncanakan untuk membawa kepemimpinan Rusia ke pengadilan khusus karena melakukan kejahatan perang.
Beberapa pembicara mengatakan langkah seperti itu hanya akan membuat pencarian perdamaian menjadi lebih sulit dipahami. Namun, sekutu Ukraina gagal meningkatkan jumlah dukungan yang terlihat dalam pemungutan suara terakhir pada bulan Oktober setelah Rusia mencaplok republik di timur Ukraina.
Dalam pemungutan suara itu, 143 negara mendukung resolusi tersebut, dengan lima menentang dan 35 abstain.
“Dengan memberikan suara mendukung resolusi majelis umum PBB hari ini, 141 negara anggota PBB memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan. Satu tahun setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (24/2/2023).
Di antara negara-negara besar yang abstain, Thailand mengatakan tidak ingin terlibat dalam permainan moralitas, menambahkan bahwa miliaran penonton menanggung beban perang.
Afrika Selatan menekankan bahwa prinsip integritas teritorial dalam Piagam PBB adalah sakral, dan diterapkan dalam kasus Ukraina, tetapi mengklaim resolusi tersebut tidak akan memajukan tujuan perdamaian.***
