HOTNASIONAL.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel yang bertugas meningkatkan citra serta elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani jelang Pilpres 2024. Sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP tergabung di dalamnya.
Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan koordinator Trimedya Panjaitan.
Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.
Dua anggota berasal dari Komisi I antara lain Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan. Kemudian ada satu anggota dari Komisi II DPR yaitu Junimart Girsang.
Diikuti Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon dari Komisi VII.
Lalu Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X. Dari Komisi XI ada dua yaitu Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.
Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyampaikan bahwa Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP.
"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujarnya.
Trimedya menyebut usulan pembentukan Dewan Kolonel awalnya disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi.
"Habis rapat ada pengarahan Mbak Puan kan, pembina fraksi dan pembina fraksi cuma satu, Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kita loyalis Mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Selasa (20/9).
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku terkejut mengetahui terbentuknya forum Dewan Kolonel yang terdiri dari sejumlah anggota DPR Fraksi PDI-P untuk mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditanya awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
"Tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ungkap Hasto.
Dia juga mengaku telah berbincang dengan Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Setelah berbincang pada pertemuan tersebut, disepakati Dewan Kolonel hanya bersifat candaan politik.
"Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer," sebutnya, seraya menjelaskan struktur organisasi di tubuh PDI-P.
Strukturnya sebagai berikut, yakni dimulai dari paling atas Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga anak ranting.
"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," tegas Hasto.
