HOTNASIONAL.COM, Kab Bekasi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan membantu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak, menyusul adanya pengalihan subsidi BBM.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, dalam rapat koordinasi terkait pengalihan subsidi BBM dan isu strategis lainnya, yang dihadiri unsur Forkopimda, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (5/9/2022).
"Yang terdampak berat itu 40 persen masyarakat miskin, jadi subsidi itu digeserkan untuk warga miskin melalui BLT seperti selama pandemi, saat ini datanya terus kita update," jelas Dani Ramdan usai menghadiri video conference dengan kementerian terkait dan Rakor bersama Forkopimda.
Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos, Dani menjelaskan pelaku transportasi umum juga akan menjadi sasaran penerima bantuan.
"Nanti dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil yang ada di Pemda akan kita geser sebanyak 2 persen," tuturnya.
Sementara bagi warga Kabupaten Bekasi yang kurang mampu yang tidak terdata pada BLT akan dibantu oleh Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
"Jadi yang tidak terjaring melalui BLT, akan dicover dari Dana Desa, maksimal 20 persen," sebut Dani..
Pemkab Bekasi juga, terang Dani, akan mengalokasikan Dana Tidak Terduga (DTT) apabila ada kenaikan harga sembako yang berdampak terhadap masyarakat.
"Dana Tidak Terduga ini disiapkan, kalau terjadi kelangkaan sembako, atau kenaikan harga yang tidak terkendali. DTT ini akan disalurkan dalam bentuk operasi pasar, untuk subsidi dan sebagainya," paparnya.
Bantuan-bantuan tersebut, kata Dani, ada yang sudah berjalan dan sudah disalurkan kepada masyarakat miskin melalui BLT, dan selanjutnya segera menyusul untuk transportasi umum yang sasarannya akan didata terlebih dahulu.
"Yang BLT ini sudah mulai bergulir karena itu datanya sudah ada dari DTKS, sedangkan untuk transportasi umum, kita sedang menghitung, dan menunggu pedoman teknis dari Kemendagri, dan kebetulan itu nanti bisa dilakukan di perubahan anggaran yang sedang kita proses juga," tandasnya.
