Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Mulai 2023, Kementerian PUPR Pastikan Pemerintah Tak Rencanakan Proyek Infrastruktur Baru

Kamis, 18 Agustus 2022 | Agustus 18, 2022 WIB Last Updated 2022-08-18T03:27:34Z



HOTNASIONAL.COM, Jakarta - Pemerintah mulai 2023 tidak lagi menyusun proyek infrastruktur baru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus menyelesaikan seluruh proyek yang sedang dibangun dan selesai pada 2024 ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, salah satu fokus menjalankan progam 2023 yakni membangun san mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun. Salah satu caranya melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). 

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru, kecuali atas perintah Presiden," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Adapun pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun. Jumlah itu akan digunakan untuk melanjutkan penyelesaian 24 bendungan. Selain itu juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare.

Kemudian, pagu akan digunakan untuk kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Pada 2023 mendatang, kata Basuki, diitargetkan 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas, seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km.

"Tahun 2022 ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km, sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate ," kata Basuki. 

Selanjutnya pagu akan dialokasikan untuk bidang permukiman sebesar Rp25 triliun. Dari jumlah itu akan diakokasikan untuk penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektare. Contohnya seperti Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan Kawasan Kaimana. 

Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di bidang air minum, dilanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Wosusokas. Tujuannya untuk menambah pasokan air minum perpipaan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta.

Sementara di Jawa Tengah, Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan SPAM Umbulan di Jawa Timur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Regional Durolis. Tujuannya untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. 

Di bidang sanitasi, Kementerian PUPR akan menyelesaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kota Pekanbaru, Jambi, Makasar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan KIT Batang di Jawa Tengah.

Kemudian menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kebun Konggok di Lombok. 

Di bidang Perumahan, anggaran Kementerian PUPR TA 2022 sebesar Rp6,9 triliun. Jumlah itu akan diperuntukan pembangunan 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya. 

Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai tahun 2023 dialokasikan minimal sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 700 ribu orang. 

Sementara untuk anggaran TA 2022 dengan pagu akhir sebesar Rp110,7 triliun realisasi penyerapan per 16 Agustus 2022 sebesar Rp46,6 triliun atau 42 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 45 persen. Untuk progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai Rp37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai Rp29,7 triliun atau sebesar 79,8 persen, dalam proses lelang 548 paket senilai Rp5,8 triliun atau 15,6 persen serta yang belum lelang 209 paket senilai Rp1,7 triliun atau sebesar 4,6 persen.

×
Berita Terbaru Update